Berjuang Bersama Rakyat
Dewan Provinsi Jambi mengapresiasi langkah pemerintah yang akan membangun Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara. Politisi Partai…
Sebanyak 84 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi menerima kuliah umum dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Selasa siang (4/6) di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, Ketua…
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, DR. Fadli Sudria dengan tegas dan terukur mengatakan Gubernur harus mengevaluasi pimpinan RSUD Raden Mattaher dan uang insentif para Nakes yang belum dibayar disegerakan…
Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi, Budiyako, Senin (3/6) melakukan pertemuan bersama Juru Parkir (Jukir) di salah satu rumah makan di Kota Jambi dan mendengarkan aspirasi mereka. Budiyako menyebut,…
Anggota DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan angkat bicara terkait 10 OPD Lingkup Pemprov Jambi yang belum menyelesaikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2023. Menurut Anggota Komisi I…
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto usai hadir dalam upacara peringatan Harlah Pancasila 2024, Sabtu (1/6) di lapangan Kantor Gubernur Jambi. Upacara ini dipimpin oleh Wakil…
SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar hukum aplikasi Srikandi yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Pusat/ Daerah/ Kementerian/ Lembaga…
SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar hukum aplikasi Srikandi yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Pusat/ Daerah/ Kementerian/ Lembaga…
SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar hukum aplikasi Srikandi yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Pusat/ Daerah/ Kementerian/ Lembaga…
SRIKANDI adalah aplikasi umum PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dasar hukum aplikasi Srikandi yang wajib digunakan oleh seluruh Pemerintah Pusat/ Daerah/ Kementerian/ Lembaga…